Dilema Perkembangan PAUD di Indonesia

Menjamurnya pendidikan anak usia dini melalui pendidikan nonformal mengakibatkan tidak terkontrolnya penanganan terhadap anak-anak usia dini dengan baik, padahal masa emas tersebut merupakan masa-masa yang teramat penting dan tidak dapat datang untuk yang kedua kalinya dalam pembentukan otak, fisik dan jiwa seorang anak.

Saat ini pengembangan PAUD di Indonesia telah menimbulkan dilema, upaya untuk dapat memberikan pelayanan PAUD kepada setiap anak yang ada di Indonesia, akan tetapi banyak hal yang tidak dapat dipenuhi dengan semestinya. Dan ini bisa menyebabkan perkembangan anak yang tidak optimal sesuai, malah akan membahayakan bila tidak ditangani secara cepat dan tepat karena semua ini berhubungan persiapan segenap potensi yang ada guna dapat membangun seorang insan manusia dalam mengarungi kehidupannya kelak.

Pertama, sesuai dengan PP 19 maka seluruh Pendidik PAUD minimal adalah strata satu. Permasalahannya bagaimana mungkin dapat membuat S1 semua Pendidikan PAUD sejumlah 359 ribu orang (sumber data dari Ditjen PMPTK) orang untuk dapat melayani 28 juta orang anak usia dini.

Bahkan persoalan selanjutnya adalah bahwa ternyata hampir sebagian besarnya merupakan lulusan dari SMP dan SMA, hanya sebagian kecil S1. Atau permasalahan selanjutnya adalah sedemikian pentingkah kualifikasi tersebut bagi seorang Pendidik PAUD?  Bahkan Prodi untuk khusus Jurusan PAUD hanya sedikit di Indonesia, bisa dihitung dengan jari, bagaimana mungkin dapat dikejar semuanya mengingat masa-masa emas anak-anak tersebut tidak bisa dihentikan waktunya.

Kedua, pembangunan kompetensi SDM dari Pendidik PAUD sebagai ujung tombak pengajar bagi anak-anak kita. Ini juga tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Bila diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka melalui diklat-diklat, maka pertanyaannya adalah seberapa baik kualitas dari diklat tersebut? Seberapa banyak pemerintah mampu melakukan diklat terhadap Pendidik PAUD? 

Ketiga, aspek keibuan secara mental seorang pendidik PAUD, mereka pada dasarnya mereka belum mengerti aspek kejiwaan seorang anak secara kejiwaan karena mereka tidak mengandung atau mengerti rasanya mempunyai seorang anak. Sedangkan dari diklat mereka baru mengetahui tentang kemampuan membaca dan menulis atau kemampuan motoriknya juga aspek kejiwaan dari seorang anak secara teoritis.

Keempat, kecilnya insentif yang diberikan kepada Pendidik PAUD, bahkan dibeberapa wilayah ada yang dibayar dengan menukarkan dengan beras, sayur mayur, dsb. Bahkan Pemerintah melalui Dit. PTK-PNF sampai saat ini baru bisa memberikan insentif sebesar Rp 600 ribu per tahun, itu pun tidak semua Pendidik PAUD, masih amat terbatas. Bagaimana mungkin mereka dapat mendidik anak-anak kita dengan baik, mereka sendiri sedang dalam kesulitan dalam hidupnya, ironis bukan.

Lalu, tersebarnya penanganan PAUD dalam berbagai instansi Pemerintah menyebabkan kurangnya koordinasi dengan baik, sehingga penanganannya terkadang menjadi tidak fokus atau bias atau tidak berkesinambungan. Ada baiknya Pemerintah menyatukan keseluruhannya sebagai bentuk perhatian terhadap PAUD dengan membentuk Direktorat Jenderal khusus yang menangani PAUD ini. Sehingga semua bentuk program atau kegiatan akan terkoordinasi dengan baik dan dapat melakukan sebuah perencanaan yang lebih matang.

Saat ini Pemerintah sepertinya mengutamakan melayani anak usia dini berdasarkan kuantitas bukan kualitas. Hal ini sungguh berbahaya karena pendidikan itu bukan sebuah pembangunan insan secara utuh, jadi sesungguhnya kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Jangan samakan pendidikan dengan kemiskinan, perbedaan keduanya amatlah besar.

Keberhasilan yang dilakukan dengan PAUD Pendidikan NonFormal tersebut ternyata berdampak dengan adanya sebutan "saling berebut lahan", demikian sebutannya ketika adanya kecemburuan antara penanganan PAUD melalui formal, melalui TK, dengan penaganan PAUD melalui pendididikan nonformal seperti Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dsb.

Salah satu penyebabnya adalah karena program PAUD yang dilaksanakan oleh Dit. PAUD biayanya tidak mahal dibandingkan dengan program PAUD pada pendidikan formal bahkan sering kali gratis. Ini tidak terlepas dari curahan anggaran yang diberikan kepada PAUD NonFormal yang demikian luas tersebar dan cukup besar jumlahnya.

Faktor yang lain adalah bahwa sifat dari pendidikan nonformal ini menyebabkan setiap lapisan masyarakat yang peduli dan simpati dengan PAUD akan berlomba-lomba untuk dapat melaksanakannya, bahkan sebagian karena perhatian mereka terhadap komunitas mereka, demi masa depan anak cucu mereka mereka.

Inilah yang dinamakan dengan dilema, dimana kita amat sangat mengetahui bahwa PAUD itu teramat penting dan amatlah riskan bila tidak ditangani oleh orang-orang yang profesional.

Namun bila ini harus dipenuhi maka semakin tidak terlayani pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia karena keterbatasan SDM bahkan mungkin juga sarana prasarana atau anggaran.

sumber: www.cossalabupendidikan.blogspot.com